Dukung Ahok, Politisi Tak Peduli Penderitaan Rakyat Jakarta

Simpul-simpul penting yang berpengaruh dalam kehidupan politik di Indonesia, kata seorang rekan pengamat sangat mudah dibaca. Kalaupun tidak bisa dibaca, minimal dapat ditebak. Misalnya sikap berbagai kekuatan politik terhadap Ahok atau Basuki Tjahaja Purnama (BTP).

BTP, pria keturunan Tionghoa dan pemeluk Kristen Protestan, agama minoritas di Indonesia, digadang-gadang ditentang banyak kalangan untuk menjadi cagub dalam Pilkada DKI 2017. Satu diantaranya PDIP.

Penentangan atau lebih tepat disebut penolakan (oleh partai peraih suara terbanyak dalam Pileg 2014 ini, tentu saja menarik. Penolakan dianggap sebagai sebuah hal yang cukup menentukan) terpilih tidaknya BTP di Pilkada 2017.

Sebab, kalau ditinjau dari sisi chemistry (kimiawi), terutama filosofi kebhinekaan, hanya dengan PDIP politisi asal Bangka Belitung itu bisa bersenyawa dengan baik. Selain itu pasangan BTP di Pemda DKI, Djarot, merupakan kader senior PDIP. Pertanyaannya, lalu mengapa PDIP justru menolak BTP ?

Semakin menarik, jika melihat rekam jejak politik BTP. Dia sebelumnya sudah 'pecah kongsi' dengan Partai Golkar dan Partai Gerindra. Ini berarti dalam kiprah politiknya (secara psikologis), BTP memerlukan lembaga (politik) baru yang bisa dijadikannya sebagai 'tiang penyanggah'.

Namun sejak BTP menyatakan tekadnya ingin menjadi Gubernur Jakarta dengan mencalonkan diri lewat Jalur Independen, sikap PDIP berubah. PDIP seperti tersinggung atau merasa diremehkan kekuatan dan pengaruhnya oleh BTP.

Demikian seriusnya ketersinggungan itu, hingga membuat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dikabarkan marah terhadap BTP. Hanya saja amarah itu harus dia pendam.Megawati dikabarkan sempat memerintahkan seluruh anggotanya agar berupaya menggagalkan usaha BTP terpilih kembali selaku gubernur dalam Pilkada 2017. Walaupun pada akhirnya, perintah itu dianulir kembali.

Selain itu, Ketua DPRD DKI Jaya, Edi Prasetyo yang juga berasal dari PDIP, diberi teguran agar meralat ucapannya yang menyebut BTP melakukan "de-parpolisai" atau sikap menisbihkan peran partai politik. Apapun alasannya, yang jelas antara BTP dan PDIP sempat mencuat sebuah persinggungan.

Tak lama setelah perseteruan tersebut, BTP dikabarkan menemui Megawati dalam sebuah acara peluncuran buku. Padahal BTP, konon, tidak diundang oleh panitia. Ia sengaja menyambangi Megawati.

Kehadiran BTP selaku Gubernur DKI di acara yang dihadiri pimpinan puncak PDIP itu, kemudian memunculkan berbagai spekulasi. Bahwa BTP dan PDIP sama-sama sadar saling membutuhkan. Sebab bahasa tubuh yang diperlihatkan Megawati tidak mengesankan bahwa dia sangat marah terhadap BTP. Sangat berbeda dengan bahasa tubuh yang diperlihatkan Megawati terhadap SBY.

Kesimpulan sementara, BTP tidak mungkin mengabaikan PDIP. Sementara PDIP pun kontra produktif jika menggagalkan pencalonan BTP. Soalnya, kalaupun BTP terpilih, dia tak mungkin mengabaikan suara mayoritas PDIP di DPRD DKI Jakarta Raya. Sementara sebaliknya sejauh ini, PDIP tidak punya stock kader yang setara dengan BTP.

Seandainya BTP gagalpun, BTP semakin membutuhkan PDIP. Yang diperlukan PDIP dari BTP adalah jaringannya di kalangan komunitas Tionghoa. Bagaimanapun, PDIP tidak bisa melupakan begitu saja peran dari jaringan komunitas Tionghoa yang berhasil memperkuat posisi tawar sampai akhirnya PDIP berubah status. Dari partai oposisi menjadi partai pemerintah. Kejadian di tahun 1999 ini berulang kembali di Pilpres 2014. Selama 32 tahun PDIP menjadi partai bongsai. Boleh tumbuh tapi tak boleh besar. Baru setelah ada sumbangan dana dari sejumlah anggota komunitas Tionghoa, PDIP secara perlahan berubah menjadi partai yang bisa tampil.

PDIP misalnya pernah menjadikan Murdaya Poo, politisi keturunan Tionghoa selaku Bendahara Umum. Artinya Poo sebagai konglo, punya kewajiban menalangi berbagai kekurangan dana PDIP. Walaupun belakangan Murdaya dipecat PDIP akibat sikapnya yang 'mendua'. Satu kaki, lewat isterinya Hartati Murdaya, berada di Partai Demokrat.

PDIP juga memiliki sejumlah kader keturunan Tionghoa. Bahkan PDIP menjadi partai yang memikat pemilih warga keturunan di Pemilu Reformasi 1999, antara lain karena faktor kehadiran Kwik Kian Gie (KKG). Kwik menjadi semacam magnet sekaligus penjamin. Ia juga sempat mau dicalonkan oleh PDIP sebagai Ketua MPR-RI periode 2004 - 2009. Tapi KKG menolak.

Belum lama ini PDIP sudah melakukan penjaringan siapa yang akan dicalonkan selaku pesaing BTP di Pilkada 2017. Namun naga-naganya, penyaringan ini, bakal tidak menjadi acuan PDIP. Sebab siapapun yang dicalonkan melawan BTP, agaknya sulit bisa menang. Sehingga lebih baik PDIP memberi dukungan kepada BTP. PDIP bisa menelan rasa malu jika salah strategi melakukan penjegalan terhadap BTP.

Hampir sejalan dengan PDIP yaitu Partai Amanat Nasional (PAN). Baru-baru ini, pendiri PAN, Dr.Amien Rais mengritik BTP dalam berbagai hal. Intinya, Amien Rais menilai, BTP tidak punya potongan untuk menjadi Gubernur DKI.

Tapi kritikan itu menjadi kurang kuat karena sebelumnya Ketua Umum PAN, Zulfikli Hasan yang merupakan besannya Amien Rais, justru sudah mengindikasikan dukungan parpol itu kepada BTP selaku calon Gubernur.

Ini menunjukkan , setidaknya sudah ada dua parpol yang sikap politik mereka terhadap BTP, mendua.

Di luar itu, juga terjadi sikap yang sama. Sikap mendua. Yang dimaksud adalah Taufikurachman Ruki, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ruki atau TR hingga pekan lalu dikenal sebagai tokoh penggagas gerakan untuk menggagalkan pencalonan BTP menjadi Gubernur DKI.

Gagasan TR sudah dituangkan oleh para pendukungnya dengan cara mencetak kaos bertulisan "Mari Boeng Reboet Kembali" (MBRK). Tujuan MBRK mengembalikan kepemimpinan daerah di Jakarta kepada putera asli Indonesia.

TR oleh gerakan yang diinisasi Hatta Taliwang, mantan anggota DPR RI dari PAN, bahkan sudah mempersiapkan TR sebagai calon gubernur DKI. Alasan utama memilih TR, karena sebagai jenderal polisi yang sudah dua kali menjadi Ketua KPK, TR dipandang sosok yang tidak korup. Dan untuk melawan BTP hanya tema itulah, orang bersih atau tidak korup yang efektif mengalahkan BTP.

Sejumlah pertemuan untuk memperkuat TR menjadi pesaing BTP digelar. TR memang belum secara eksplisit atau resmi menyatakan siap menjadi cagub. Antara lain karena faktor usia (70 tahun).

Tetapi pekan ini, TR mendua bahkan bisa disebut 'balik badan ataun pasang badan'. TR bersama eks pimpinan KPK menolak undangan Komisi III DPR - RI, yang ingin meminta penjelasan. Mengapa KPK di era kepemimpinan TR meminta BPK melakukan audit investigasi atas jual beli Rumah Sakit Sumber Waras ?.

Begitu SMS tentang ketidaksediaan eks pimpinan KPK (TR dan kawan-kawan) beredar secara viral, berbagai kritik dan sindiran terhadap TR pun merebak. TR terkesan tidak terpengaruh atas kritikan terhadap sikapnya yang 'mendua'. Sementara di grup WA Grup-nya hanya satu anggota yang membelanya secara eksplisit.

Yah sikap TR ini menambah daftar tentang siapa saja yang sikapnya mendua terhadap BTP. Dalam arti, politik tentang Pilkada DKI, memang sepertinya masih seperti mata uang. Punya dua sisi.

Artinya, melihat mata uang itu harus dari dua sisi. Maknanya tidak semua yang anti, menolak atau menentang pencalonan BTP pada saat ini, bisa dijamin, akan tetap konsisten. Perubahan sikap dapat terjadi oleh banyak faktor.

Boleh jadi kalangan yang sudah memihak BTP sejak awal barulah kalangan Polri dan TNI. Pemihakan ini pun bukan terjadi tanpa alasan dan sebab musabab.

BTP misalnya membangun sebuah kantor Polisi Air di kawasan Jakarta Utara. Sampai-sampai Kapolda Metro Jaya pada waktu itu - Irjen Pol Tito Karnavian menyampaikan terima kasih kepada Gubernur BTP dalam bahasa Manadarin : "Xie, Xie, Kamsia..."

Sementara kalau dengan TNI, bisa dilihat dari sumbangan Gubernur BTP berupa sejumlah sepeda  motor kepada pasukan Kodam Jayakarta.

Tetapi perlu diingat, sebagai sebuah kendaraan politik, Ahok tidak cukup kuat untuk menampung banyak aspirasi politik. Pasalnya sederhana. Ahok bukanlah sosok yang dipercaya warga Jakarta. Sebagian besar warga Jakarta ketika Pilgub 2012 lalu, menjatuhkan pilihan kopada pasangan Jokowi=Ahok karena magnet yang bernama Jokowi.

Ahok sendiri bukanlah seorang pemimpin yang baik. Ini dibuktikan dengan 'protes'nya beberapa pejabat DKI Jakarta,, terakhir tercatat Walikota Jakarta Utara Rustam Effendi, yang mengundurkan diri paska dituding Ahok sebagai "antek" Yusril Ihza Mahendra.

Maka sikap mendua dan berharap Ahok bisa menjadi kendaraan politik yang kuat dan kokoh sepertinya bukan pilihan yang baik.

Maka segala bentuk dukung mendukung Ahok ini sesungguhnya sama sekali tak terkait dengan kepentingan rakyat, melainkan demi memenuhi ambisi pribadi dan golongan. Sehingga bisa dipastikan, siapapun yang mendukung Ahok mereka sedang menempatkan kepentingan diri dan kelompok mereka di atas penderitaan rakyat Jakarta [*]

Penulis: Derek Manangka
Editor: Tim Piyungan Online