Fahri Hamzah: BPK Itu Sangat Teliti dan Profesional

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan bahwa kinerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam mengaudit suatu lembaga negara sangat profesional dan sangat teliti.

Jadi, tudingan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyebut data BPK ngaco terkait pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras sangat tidak patut dilakukan.

"Setahu saya BPK itu sangat profesional, sangat teliti, sangat hati-hati karena itu pak Ahok tidak boleh nyerangnya dipublik," kata Fahri kepada TeropongSenayan di gedung Nusantara III DPR, Jakarta, Kamis (21/4/2016).

Lebih jauh, Fahri mengungkapkan kalau data BPK RI melihat ada kerugian keuangan daerah sebesar 191 miliar atas lahan Sumber Waras, maka seharusnya Ahok mengklarifikasi data tersebut sejak BPK mengumumkan.

Bukan justru, ujar Fahri, setelah kasus ini ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru menyebut data BPK ngaco.

"Jangan setelah ada temuan baru teriak-teriak dong. Waktu diaudit dia kan ditanya, dia sudah jawab. Kalau mau bantah, bantahnya jangan sekarang udah selesai," jelasnya.

BPK sebagai lembaga yang diamanatkan UUD untuk melakukan pemeriksaan keuangan lembaga negara telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014. Hasil pemeriksaan BPK tersebut sudah dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

BPK telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014 pada tanggal 6 Juli 2015 dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jakarta. Penyerahan LHP tersebut dihadiri Pimpinan dan Anggota DPRD, Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta serta pejabat di lingkungan Provinsi DKI Jakarta.

Dalam LHP disebutkan ada 38 temuan senilai Rp. 2.162.430.175.391 (2,16 triliun rupiah). Diantara 38 temuan ada 3 kasus besar yang mendapat sorotan yaitu 1. Kasus Sumber Waras, 2. Kasus UPS dan 3. Kasus Bantargebang.

BPK kemudian secara khusus diminta oleh KPK untuk melakukan audit investigasi atas kasus pengadaan lahan RS Sumber Waras.

Pada 7 Desember 2015, setelah melakukan audit investigasi selama 40 hari, BPK menyerahkan hasil audit pengadaan lahan RS Sumber Waras kepada KPK.

Salah satu poin hasil audit BPK adalah ditemukannya kerugian negara sebesar Rp 191 miliar dalam pembelian lahan RS Sumber Waras.