AKP Menggelar Survei Dalam Menentukan Kandidat Ketua Umum

Partai berkuasa Turki, Justice and Development Party (AK Parti/AKP) sedang mempersiapkan diri untuk mengadakan Kongres Luar Biasa pada 22 Mei mendatang pasca pengumuman pengunduran diri oleh Perdana Menteri Ahmet Davutoglu pada minggu lalu.

Ketua DPP bidang pengelolaan partai Mustafa Atas, yang juga anggota dari komite persiapan konvensi, telah meminta semua anggota partai untuk mengusulkan seorang kandidat tunggal untuk ketua umum, yang juga akan menjadi perdana menteri.

Survey pertama dilakukan kemarin, dan Mustafa Atas memberitahu seluruh ketua cabang provinsi, anggota parlemen, anggota komite pusat dan para pendiri partai untuk mengajukan sebuah nama. Menurut sumber AKP, ronde terakhir dari survey tersebut akan dilakukan di markas partai hari ini oleh komite konvensi.

Para anggota parlemen, anggota komite pusat dan para pendiri partai akan ditanyakan siapa yang mereka inginkan sebagai ketua umum AKP yang baru. Meski belum dikonfirmasi apakah Davutoglu akan menghadiri pertemuan-pertemuan ini atau tidak, administrasi AKP telah setuju untuk mengikuti tradisi partai dengan melakukan konsultasi sebelum memilih atau mengumumkan seorang kandidat.

Menurut sebuah pengumuman resmi, AKP akan memilih seorang ketua umum baru untuk menjadi perdana menteri, memilih para anggota komite pusat yang baru, dan badan-badan pengelola partai yang lain juga akan direshuffle. Pengumuman tersebut menyebut bahwa 50 anggota MYKY, semua anggota MYK, Badan Demokrasi Intra-Partai dan komite Etika dan Kejujuran Politik juga akan direshuffle pada konvensi tersebut.

Pertemuan-pertemuan kabinet, yang sekarang digelar setiap 2 bulan di istana kepresidenan juga akan diubah. Setelah KLB, mereka akan digelar setiap bulan di istana kepresidenan dalam usaha untuk membentuk strategi utama mengenai administrasi Negara. Dibawah perubahan-perubahan baru, pertemuan mingguan atau 2 mingguan kabinet akan digelar di Istana keperdanamenterian Cankaya untuk menilai berbagai perkembangan.

Sejalan dengan berbagai persiapan untuk KLB, agenda para anggota parlemen dari AKP juga diisi dengan mosi untuk mengangkat imunita sparlemen, yang akan mulai didiskusikan di parlemen pada 17 Mei. Fraksi AKP di parlemen mengumumkan bahwa putaran pertama dari voting mengenai proposal pengangkatan imunitas akan digelar pada siang hari tanggal 17 Mei, yang akan diikuti dengan putaran kedua pada 20 Mei di waktu pagi.

Setelah PM Davutoglu mengundurkan diri dan AKP tengah bersiap untuk mengadakan KLB pada 22 Mei, sumber-sumber yang dekat dengan partai menyebut bahwa partai bekerja dengan penuh dedikasi untuk mengubah konstitusi Turki dimana presiden dapat menjadi anggota partai (konstitusi lama melarang presiden Turki menjadi anggota partai) dan akan membawa perubahan ini ke parlemen segera setelah pemerintahan baru terbentuk. Dibawah model sebelumnya, parlemen menominasikan dan memilih presiden, yang tidak boleh berpolitik. Wakil ketua Fraksi AKP, Nurettin Canikli menyebut bahwa setelah pemerintahan baru terbentuk, partai bertujuan untuk memperkenalkan model kepresidenan partisan kepada parlemen pada bulan Juni.

Meskipun debat mengenai mentransformasi model kepemimpinan Turki dari sebuah sistem parlementer menjadi semi-presidensiil atau presidensiil terus berlanjut, sumber-sumber AKP menyebut bahwa model baru ini akan mengakhiri masalah kronis system pemerintahan yang menghasilkam ambiguitas dalam otoritas eksekutif antara perdana menteri dengan presiden.

Menjelaskan bahwa AKP tidak menghentikan usahanya untuk membuat konstitusi dengan sebuah system presidensiil, Canikli menyebut bahwa partai telah memiliki model baru ini sebagai rencana B jika consensus tak dapat diraih selama berbagai pertemuan mengenai konstitusi baru dan mereka mengharapkan partai-partai oposisi untuk mendukung model baru ini.

Bersamaan dengan proposal baru untuk system kepresidenan yang partisan, AKP terus bekerja untuk mewujudkan konstitusi baru dengan system presidensiil. Menurut perkiraan staff AKP, sebuah konstitusi baru dengan 100 artikel akan memakan waktu sekitar 90 hari untuk diselesaikan, berarti harus ada diskusi mengenai ini selama 7 hari seminggu selama 3 bulan. Para staf juga menyebut bahwa memperkenalkan dan mendiskusikan konstitusi baru dengan public dan lalu membahasnya di komite konstitusi dan menggelar sebuah referendum akan memakan waktu hampir 2 tahun. Karena itu, sumber-sumber AKP menyebut bahwa disaat periode kritis sekarang, merealisasikan system kepresidenan partisan adalah cara paling praktis untuk dimajukan. Berbagai sumber juga mengindikasikan bahwa sebuah paket mini akan diajukan pada ketua Parlemen sesaat setelah pemerintahan baru dibentuk dan diberi mosi percaya. AKP juga berencana untuk membawa paket mini tersebut pada referendum untuk mengangkat imunitas parlemen pada hari yang sama, menjadikan warga mampu untuk menentukan mengenai imunitas dan system presidensiil partisan untuk menggantikan model parlementer.

Paket mini yang diperkenalkan termasuk mengamandemen artikel 101 yang melarang sang presiden dari memiliki keanggotaan partai. Artikel 101 menyebut “sang presiden terpilih, jika anggota dari sebuah partai, harus memutuskan hubungannya dengan partainya dan statusnya sebagai anggota parlemen harus berhenti.” Sebagai tambahan, artikel 104 yang menyebut “sang presiden adalah kepala Negara,” akan diamandemen menjadi “sang presiden adalah kepala Negara dan administrasi,” untuk mengizinkan sang presiden mengepalai pertemuan-pertemuan kabinet sebagai bagian dari jabatannya.

Sumber : Daliy Sabah