Dukung Caketum Gokar, Jokowi Langgar Etika!

Pengamat Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menilai secara etika Joko Widodo dalam hal ini pemerintah tidak bisa mengintervensi urusan partai politik.

"Apapun alasannya, secara etika pemerintah tidak boleh melakukan intervensi atau mencampuri urusan internal partai. Urusan munaslub adalah urusan internal Golkar," katanya, seperti dikutip inilah.com, Rabu, 11 Mei 2016.

Bila ditengarai Jokowi memiliki preferensi terhadap caketum tertentu, ini diangap akan menimbulkan permasalahan baru pasca Munaslub.

Karena bagaimanapun juga Jokowi tidak bisa dilihat sebagai sosok atau individu yang terpisah dari jabatannya sebagai RI 1.

"Apalagi bila ini sampai memunculkan rumor politik baru dikaitkan dengan Pilpres 2019, maka tak tertutup kemungkinan bisa menimbulkan ketidakpuasan baru di internal Golkar," jelasnya.

Sebelumnya, jelang Munaslub Golkar, spekulasi keterlibatan kepentingan Jokowi mulai menyeruak. Jokowi bahkan dianggap bakal mendukung Setya Novanto agar bisa 'menyandera' Golkar.

Karena Novanto disebut tidak memiliki kepentingan di Pilpres 2019. Sedangkan Akom, disinyalir akan berbisi di Pilpres. Spekulasi itu muncul akibat dinginnya hubungan Megawati-Jokowi belakangan ini. Bahkan paceklik hubungan ini bisa berujung PDIP tidak akan mengusung Jokowi di Pilpres 2019 nanti.

Diketahui, pelaksanaan Munaslub Golkar akan dilakukan pada tanggal 15-17 Mei 2016 di Bali dengan agenda utama pemeilihan ketum baru.

Delapan nama kandidat calon ketum Golkar yang lolos verifikasi awal yaitu Ade Komarudin, Azis Syamsuddin, Airlangga Hartanto, Setya Novanto, Priyo Budi Santoso, Indra Bambang Utoyo, Syahrul Yasin Limpo, dan Mahyudin.