Obral Proyek ke China Ala Pemerintahan Jokowi

Pemerintah China kembali bertandang ke Indonesia. Tentu saja, mereka ke sini ngomongin soal kerjasama dan investasi. Termasuk soal pembangunan infrastruktur di Papua. Pengamat heran, pemerintah kok terlalu sering obral proyek ke China sih...

Kemarin, Menkopolhukam Luhut Panjaitan didatangi Anggota Dewan Negara China, Yang Jiechi. Dalam pertemuan itu, kedua pihak membicarakan upaya mempererat kerja sama dalam menangani isu yang muncul antara Indonesia-China. "Ini pertemuan ketiga saya dengan Mr Yang. Kami akan kerja sama lebih dekat lagi dan banyak isu yang akan diselesaikan dengan lebih arif," ujar Luhut saat memberikan keterangan pers usai pertemuan.

Bak gayung bersambut, Jiechi mengatakan, kunjungan itu merupakan balasan atas kunjungan Luhut 10 hari lalu ke negaranya. Agendanya, membahas mekanisme kerja sama di bidang ekonomi dan perdagangan.

"Saya sangat senang bisa bertemu Menkopolhukam dan kami sudah membahas berbagai kerja sama di bidang ekonomi dan perdagangan," ujar dia.

Luhut kembali menjelaskan, salah satu poin yang dibahas dalam pertemuan itu soal rencana pemerintah China menangani pembangunan infrastruktur di Papua. Di antaranya, kerja sama untuk membangun smelter dan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) di Membrano, Papua.

Selain itu, Luhut dan Yang Jiechi juga membicarakan rencana mendirikan joint company terkait pemanfaatan sumber daya ikan laut di perairan Indonesia.

Ekonom dari Indonesia for Development of Economic and Financial (Indef) Ahmad Heri Firdaus mempertanyakan, kenapa pemerintah begitu gencar kerja sama dengan China. Padahal, banyak negara maju seperti Amerika Serikat dan Jepang.

"Pemerintah ini kaya obral proyek. China lagi...China lagi. Jangan-jangan ada udang di balik batu, udangnya saya tidak tahu apa," ujar Heri, seperti dilansir Rakyat Merdeka, tadi malam.

Menurut Heri, pemerintah harus waspada dalam menjalin kerjasama ekonomi dengan China. Pasalnya, China merupakan partner agresif di Asia Pasifik. Mereka mencari kerjasama dengan negara yang kepemilikan uangnya terbatas. Di Papua, kata Heri, tidak sulit bagi China membangun smelter maupun PLTA di Membrano. Kerjasama ini harus transparan, apa jangka panjangnya buat negara. Jangan sampai, karena uang Indonesia terbatas, mereka bisa semena-mena.

"2 hingga 3 tahun fisiknya bisa langsung jadi, tapi bagaimana jangka panjangnya. Hak guna 30 tahun, penggunaan tenaga kerja dan lainnya. Kita harus waspadai, nanti proyek ini semuanya China. Mulai dari pekerja, hingga bahan baku. Ini kan tidak bagus juga," ungkapnya.

Terlepas rencana kerjasama China di Papua, pemerintah Negeri Tirai Bambu itu juga menyambangi Presiden Jokowi di Istana Negara, kemarin. Sejumlah pejabat yang hadir antara lain Dubes China untuk Indonesia Xie Feng, Wakil Menteri Luar Negeri Liu Zenmin, Wakil Menteri Pertanian Yu Kangzhen dan Wakil Menteri Perdagangan Gao Yan serta Wakil Ketua Komisi Reformasi serta Pembangunan Nasional Wang Xiaotao.

Melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Jokowi telah meminta pemerintah Indonesia untuk meningkatkan nilai perdagangan Indonesia-China setelah terjadinya penurunan ekonomi.

Untuk mencapai hal itu, Retno mengatakan Indonesia telah mengusulkan pendirian Pusat Promosi Investasi Indonesia atau IIPC di Shanghai, China dan menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan.

Sebelumnya, pemerintah menunjuk China dalam hal pembangunan proyek kereta cepat. China menyanggupi persyaratan yang ditetapkan untuk itu yakni dilakukan murni secara bisnis (b to b) dan tanpa jaminan atau pendampingan pemerintah, serta tidak menggunakan APBN. Gara-gara itu, Jepang pun merasa telah ditolak Indonesia dengan mengeluarkan persyaratan tidak ada jaminan dari pemerintah atau APBN.