Instruksi Jokowi, Kebijakan Impor dan Bagi-Bagi Kuota Untuk Pendukung

Minggu pertama Ramadan, instruksi Joko Widodo (Jokowi) agar daging sapi dijual dengan harga maksimal Rp 80 ribu per kilogram, tak terlaksana, alias gagal total.

Sabtu, 11 Juni 2016, menurut rilis Inilahcom, di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, harga daging sapi bertengger di angka Rp 120 ribu sampai Rp 130 ribu per kilogram. Hal yang sama terjadi di Pasar Mampang, Jakarta Selatan.

Begitu juga informasi dari situs Kemendag.go.id, harga daging sapi masih jauh di atas harga yang diinginkan Jokowi. Untuk wilayah Jakarta, harga daging sapi rata-rata Rp 116.820 per kilogram. Sementara, harga nasional sebesar Rp 115.640 per kilogram.

Upaya pemerintah untuk menstabilkan harga daging dengan menambah pasokan daging dengan melakukan impor, diakui belum akan menurunkan harga dengan cepat, melainkan perlu waktu hingga beberapa hari ke depan.

"Berusaha semaksimal mungkin. Kita sudah pernah jual (harga daging sapi Rp 80 ribu perkilogram)," kata Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

Amran menegaskan mahalnya harga daging sapi tidak akan selesai dalam waktu sehari atau dua hari, ini kata Amran adalah masalah yang sudah ada sejak 70 tahun silam.

"Ini masalah tidak bisa selesai sehari atau dua hari, ini masalah sudah ada sejak 70 tahun yang lalu, " elak Mentan Amran.

Langkah antisipasi yang dilakukan oleh Jokowi dan jajarannya justru terasa ganjil dan mencurigakan. Jika benar impor adalah antisipasi untuk menurunkan harga, mengapa tak dilakukan jauh-jauh hari sebelum memasuki Ramadan? Siapa saja pihak swasta yang ikut mendapat kuota istimewa ini? Apakah pihak swasta mau nombok, sebab harga beli daging sapi prime cut sudah di atas 100ribu per kg nya?

Menilik dari proyeksi kebutuhan daging sapi yang dikeluarkan oleh pusat data dan sistem informasi pertanian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian 2015, pada tahun 2016 ini, konsumsi nasional diperkirakan sebanyak 623,48ribu ton. Sementara, produksi daging murni dari peternak lokal hanya sebesar  466,51ribu ton. Dengan demikian, jika pemerintah tak melakukan antisipasi, maka pada tahun 2016 ini jelas akan terjadi defisit peneuhan kebutuhan konsumsi daging sapi. Maka jika sudah jelas terproyeksi akan defisit namun tak mengambil langkah antisipasi sejak awal, bukankah ini sebuah bentuk ketidakpedulian pada rakyat? Atau justru merupakan sebuah bentuk pengkhianatan seorang menteri kepada Presiden?

Saat ini, pemeritah telah mengeluarkan kebijakan untuk mengimpor 27.400ton daging sapi beku untuk mempercepat proses stabilisasi harga. Jika impor tersebut terealisasi seluruhnya, masih terjadi defisit sebesar 5.72ribu ton. Artinya, stabilisasi yang diharapkan tidak dapat terjadi maksimal dan bisa menekan harga ke titik yang diinginkan pemerintah.

Belum lagi ketidakjujuran pemerintah mengungkap pihak swasta mana saja yang mendapatkan kuota sebesar 20.000ribu ton seperti yang diungkap oleh Menteri Perdagangan Thomas T. Lembong.

"Sejauh ini, mungkin antara lima sampai sepuluh pihak swasta yang akan bergerak (impor)," ujar Lembong, tanpa menyebutkan pihak swasta mana saja yang digandeng dalam proses penyediaan daging sapi ini.

Secata nakal, seorang politisi partai Demokrat pernah menyentil mengenai kuota impor daging sapi ini,

"Ramai impor buat bagi-bagi kuota saja buat pendukung. Ini rente ekonomi. Masalah harga turun/tidak itu nomor sekian", tulis Ikhsan Modjo, Rabu, 8 Juni 2016 lalu.

Fauzi, salah seorang staff pembelian di sebuah importir daging sapi mengatakan, harga daging sapi beku yang diimpor dari Australia berada di atas Rp100ribu per kg.

"Yang di bawah seratus ribu itu jeroan dan kulit. Prime cut, semua saat ini di atas 100ribu.Masa iya pengusaha mau nombok? Di mana-mana pedagang maunya untung," tulis Fauzi melalui pesan singkat hari ini, Ahad, 12 Juni 2016.

Meski ragu, Fauzi mendoakan agar harga daging sapi benar-benar bisa turun menjelang Lebaran.

"Meski kayanya gak mungkin, saya berdoa biar harga daging turun sebelum Idul Fitri nanti", tutupnya..


[portalpiyungan.com]