Larang Sekolah Wajibkan Jilbab, Ulama Betawi Nilai Ahok Lecehkan Ajaran Islam

Jakarta- Ulama betawi, KH Cholil Ridwan menilai pernyataan Basuki Thahaja Purnama atau Ahok terkait pelarangan sekolah mewajibkan jilbab merupakan pelecehan terhadap ajaran Islam. Menurutnya keputusan mewajibkan berjilbab justru sesuai dengan program revolusi mental.

“Diajukan aja ke pengadilan itu, kan semacam pelecehan terhadap ajaran Islam,” kata Kiai Cholil saat dihubungi Kiblat.net, Senin (06/05).

Dia menambahkan bahwa jilbab sekarang sudah bukan menjadi masalah lagi di sekolah-sekolah negeri. Kiai Cholil menilai bahwa mewajibkan siswa perempuan mengenakan jilbab adalah bentuk pendidikan dan upaya revolusi mental.

“Sekarang diwajibkan dalam rangka pendidikan. Kan Pak Jokowi punya program revolusi mental, itu kan bisa dimasukkan di dalam revolusi mental. Mental yang tidak mau taat agama, menjadi mental yang taat pada agama,” imbuhnya.

Seperti diketahui, Ahok melontarkan pernyataan yang melarang sekolah negeri mewajibkan siswinya memakai jilbab. Hal itu disampaikannya di hadapan 1.700 kepala sekolah se DKI Jakarta, Sabtu (04/06). ” Anda mengimani kalau kerudung itu sesuatu yang menyelamatkan Anda, ya silakan, tetapi Anda tidak bisa memaksa semua anak pakai kerudung,” ujar Ahok.

Terlebih, lanjut Kiai Cholil, saat ini adalah bulan Ramadhan yang merupakan bulan ibadah. Menurutnya, ibadah di bulan ini kalau tidak memakai jilbab bagi muslimah akan menjadikan ibadahnya tidak sempurna. Sebab, menutup aurat adalah wajib kewajiban bagi mereka.

“Nggak puasa aja wajib menutup aurat kok. Apalagi hari puasa. Nah ini ada orang, mentang-mentang jadi gubernur digunakan kekuasaannya untuk melecehkan agama Islam,” tegasnya dengan nada khas Betawi.

Kiai Cholil berpendapat bahwa jika wanita muslimah memakai jilbab, justru tak akan ada darurat pelecehan seksual. “Apa salahnya, apakah itu melanggar undang-undang? Sekarang kalau ada sekolah Kristen, anak-anak Kristen diwajibkan pergi ke gereja setiap minggu saya kira bagus, nggak bertentangan dengan Pancasila kok, nggak bertentangan dengan undang-undang 45,” pungkasnya.

Sumber: Kiblat