Tak Terima DIfitnah Ahok Soal Makam Fikitif, Ini Bantahan KaDis Pertamanan dan Pemakaman DKI

Gubernur DKI Jakarta, Ahok menuding ada praktik manipulasi makam fiktif yang menyebabkan Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI, Ratna Diah Kurniati akan berakhir sama seperti pendahulunya, Nandar Sunandar, dipecat.


Menurut Ahok, banyak masalah yang belum dibenahi Ratna sejak dilantik menggantikaan Nandar. Terutama terkait praktik sogok lahan pemakaman umum di TPU yang dikelola Pemerintah Provinsi DKI.

Salah satu tugas yang harus diselesaikan Ratna, menurut Ahok, adalah  membuat sebuah sistem teknologi informasi agar sebuah petak tanah makam bisa dipastikan memang diisi dengan jenazah yang namanya sama dengan yang tertera di batu nisan.

"Kita sekarang mau petakan. Nanti kelihatan, siapa yang minta (memesan lahan makam). Kita juga lagi pikirkan, bagaimana cara membaca" ujar Ahok.

Tugas itu dituntut harus diselesaikan Ratna. Karena Ahok menduga ada praktik kuburan fiktif alias bohongan yang  bergulir di TPU-TPU yang ada di Jakarta.

Ahok mengklaim, sebuah TPU, oknum licik biasanya membuat kuburan fiktif. Di sebuah TPU kerap ada satu petak tanah yang sudah dipasangi batu nisan, meskipun di dalam kuburan itu tidak terdapat jenazah manusia.

"Banyak sekali makam yang fiktif-fiktif. 'Dicup' dulu tahu enggak," ujar Ahok di Balai Kota DKI, Kamis, 9 Juni 2016.

Biasanya menurut Ahok, oknum pegawai TPU DKI itu, sengaja membuat kuburan fiktif alias kuburan bohongan, agar bisa memberikan alasan pada orang yang membutuhkan lahan makam kosong di TPU untuk memakamkan jenazah, bahwa lahan TPU sudah penuh.

Tak terima difitnah Ahok, Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta Ratna Diah Kurniati membantah tudingan tersebut dan menjelaskan jika makam fiktif dahulu mungkin saja terjadi namun dirinya memastikan jika sekarang sudah tidak ada lagi.

"Karena sekarang sudah ada sistem makam online. Saya pernah juga sih ke TPU Pondok Kelapa saya lihat sendiri ada makam kayak gundukan kok tidak ada nisannya. Saya tanya ini kok enggak ada nisannya, setelah dibongkar ternyata ada jenazahnya," ujar Ratna, Jumat, 10 Juni 2016.

Ratna menjelaskan saat ini dirinya meminta kepada petugas untuk mendata ulang kembali makam yang ada di TPU. Tak hanya itu sistem pengurusan makam sudah diatur online.

"Jadi Insyaallah enggak ada lagi yang kayak gitu. Dulu mungkin ada.. dua tahun yang lalu mungkin ya. Namum pengurusan makam online sudah mulai bulan September 2015," ujar Ratna.

Herman, salah seorang penjaga makam di Tanah Kusir, Jakarta mengatakan, dirinya pernah mnemui ada beberapa makam tanpa nisan.

"Biasanya orang keturunan Arab. Atau makam jenazah tanpa identitas, korban kecelakaan. Kalo makam ada nisan tapi gak ada jenazah, saya belum pernah nemuin tuh," tukas Herman saat ditemui di kawasan TPU Tanah Kusir menjelang salat Jumat siag ini, 10 Juni 2016.

Sementara Idrus dari TPU Cipinang Besar mengatakan, praktik jual beli makam memang kerap terjadi. Tetapi pelakunya, bukan petugas makam seperti dirinya, melainkan staf pemprov DKI.

"Dulu mah iya.. Sekarag gak lagi. Semua serba online. Bayar pajak kuburan aja online. Gimana mau ngakalin?", tanya Idrus heran.


[portalpiyungan.com]