Tokoh Tionghoa Anti Korupsi: Lindungi Ahok, Wajar Kalau KPK Jadi Komisi Perlindungan Korupsi

Tokoh masyarakat Tionghoa Jakarta, Lieus Sungkharisma menilai, plesetan singkatan KPK menjadi Komisi Perlindungan Korupsi dinilai sebuah tindakan pelampiasan rasa muak rakyat terhadap kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama ini.

"Bisa saja, tindakan itu merupakan pelampiasan rasa muak rakyat terhadap keberadaan dan kinerja KPK selama ini," tegas Lieus, Jumat, 10 Juni 2016..

Terutama, menurut Koordinator Komunitas Tionghoa Anti Korupsi (KomTak) ini, dalam pengusutan skandal kasus pembelihan lahan Rumah Sakit Sumber Waras melibatkan posisi Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, dan KPK menyebutnya tidak ada niat jahat.

"Apa-apaan itu? Jadi wajar saja kalau ada rakyat yang bilang KPK itu bukan Komisi Pemberantasan, tapi sesungguhnya Komisi Perlindungan Korupsi,” sindir dia.

Maka itu, Lieus mengingatkan agar lembaga antirasuah bisa intropeksi diri terkait peristiwa tersebut dan menunjukkan keseriusannya dalam memberantas korupsi agar kasus salah ketik tak lagi terjadi sehingga tak menjadi bahan lelucon rakyat.

"KPK jangan terus main-main dengan operasi tangkap tangan yang nilainya kecil-kecil itu, sementara indikasi korupsi yang nilainya ratusan milyar, seperti kasus Sumber Waras dan Reklamasi Teluk Jakarta, justru tak jelas juntrungannya," tandasnya.

[portalpiyungan.com]